• Kotak Pandora dari Lorong Pengadilan Tipikor Jakarta
• Balada Kasus Chromebook: Keringanan Hukuman di Balik Sikap Sopan Sang Mantan Menteri
• Menutup Celah Konflik Kepentingan via Hadiah Perpisahan
• Relasi Kuasa dan Ujian Independensi di Gedung Antirasuah
• Kasus Dugaan Korupsi Program Gizi Rp10 Triliun Memasuki Tahap Penuntutan di Jakarta Pusat

Ilustrasi Sidang

nusakini.com, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi kuota haji dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Selasa, 29 September 2026. Persidangan ini menghadirkan Komisaris Independen Sucofindo, Zainal Abidin, sebagai saksi untuk mengklarifikasi dugaan intervensi terhadap Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR.

Dalam kesaksiannya, Zainal menggambarkan dinamika antara Yaqut dan mantan Ketua Pansus Haji Nusron Wahid bak karakter animasi Tom and Jerry. Menurutnya, kedua tokoh tersebut kerap terlihat berselisih secara politik namun tetap memiliki kedekatan personal di belakang layar.

"Iya, dari dulu, saya tahu sejarahnya itu kayak Tom and Jerry, kadang perang, kadang apa, tangan kanan bertengkar tangan kiri pelukan," ujar Zainal di ruang sidang. Kesaksian ini muncul setelah jaksa menanyakan dugaan upaya Yaqut untuk mengondisikan pertanyaan dari pihak Pansus Haji.

Lebih lanjut, Zainal mengaku pernah diminta oleh Yaqut untuk menjembatani komunikasi dengan Nusron. Tujuannya diduga kuat agar rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus Haji tidak menyudutkan Kementerian Agama terkait pelaksanaan haji tahun 2024.

Jaksa penuntut umum kemudian mengonfirmasi keterangan Zainal yang telah tertuang secara rinci di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Zainal membenarkan dokumen tersebut, meski ia berdalih bahwa permintaan Yaqut awalnya disampaikan dalam konteks bercanda demi mendamaikan suasana.

Selain Yaqut, kasus dugaan korupsi ini juga menyeret mantan Staf Khusus Menag, Ishfah Abidal Azis. Dua terdakwa lainnya dalam perkara yang sama adalah Direktur Operasional Maktour Ismail Adham serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Aziz Taba.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perkara ini diduga mengakibatkan kerugian negara yang menyentuh angka Rp622 miliar. Yaqut sendiri menurut dakwaan jaksa juga menerima aliran dana senilai Rp4,8 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat. (*)